Jobkita.com – Jakarta, Liberland menguji gagasan pemerintahan berbasis blockchain melalui token digital, sistem bebas pajak, dan dukungan sejumlah miliarder kripto. Konsep tersebut menawarkan negara digital tanpa batas, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan politik dan kendali kekayaan.
Republik Bebas Liberland berdiri di sebidang dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, tepatnya di wilayah sengketa antara Serbia dan Kroasia. Dari kejauhan, kawasan itu hanya terlihat seperti hamparan tanah dengan pepohonan alder, tenda, dan rumah pohon.
Namun, versi virtual Liberland yang dirancang firma arsitektur Zaha Hadid Architects menampilkan menara berkilau, taman publik terapung, serta fitur air yang tampak melawan gravitasi. Presiden Liberland, Vít Jedlička, membayangkan wilayah tersebut sebagai negara digital libertarian yang berjalan dengan teknologi serupa mata uang kripto.
Pemerintahan berbasis blockchain mengandalkan token
Liberland menggunakan token kripto bernama Liberland Merits dalam proses politiknya. Jedlička menjelaskan bahwa kepemilikan Merits memengaruhi kemampuan seseorang untuk menentukan kepemimpinan negara tersebut.
Dengan mekanisme itu, warga yang memiliki lebih banyak token memperoleh pengaruh lebih besar. Sistem tersebut berbeda dari demokrasi modern yang pada umumnya memberikan bobot suara yang sama kepada setiap warga negara.
Teknologi blockchain juga dipakai untuk memberikan suara terhadap undang-undang dan referendum. Sistem digital menghitung suara serta mencatat hasilnya melalui kode. Meski demikian, pejabat manusia masih perlu menerapkan aturan karena teknologinya belum sepenuhnya matang.
Konsep bebas pajak memicu perdebatan
Liberland menyatakan diri sebagai wilayah bebas pajak. Menteri Dalam Negerinya, Ivan Pernar, mengatakan bahwa gagasan kebebasan finansial dan desentralisasi cenderung menarik kelompok masyarakat kelas atas.
Pernar juga secara terbuka mengakui bahwa kebebasan di Liberland tidak selalu berarti setiap orang memiliki pengaruh yang sama. Menurutnya, orang yang memiliki sumber daya lebih besar dapat memperoleh lebih banyak kekuasaan dan pengaruh.
Pandangan tersebut memperlihatkan ketegangan utama dalam proyek Liberland. Di satu sisi, negara ini ingin mengurangi pajak, regulasi, dan redistribusi kekayaan. Di sisi lain, sistem yang memberi pengaruh berdasarkan kepemilikan token berisiko membuat kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kaya.
Dukungan miliarder kripto dan gagasan negara tanpa batas
Liberland mendapat dukungan Justin Sun, pengusaha kripto asal China, serta sekitar 30 tokoh teknologi yang disebut sebagai pendukungnya. Sun kemudian mencalonkan diri sebagai perdana menteri Liberland.
Sun merupakan pendiri Tron, jaringan blockchain yang memungkinkan transaksi mata uang kripto berlangsung tanpa satu otoritas pusat. Menurut TRM Labs, Tron menjadi salah satu platform besar untuk memindahkan aset kripto ilegal, termasuk dana yang dikaitkan dengan Hamas, Hezbollah, kartel narkoba, dan jaringan mafia. Sun membantah tuduhan tersebut dan menyatakan Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal.
Sun juga menjadi investor utama dalam World Liberty Financial, bisnis kripto keluarga Trump, dengan investasi lebih dari 75 juta dolar AS. Ia turut membeli kripto memecoin Donald Trump dan memperoleh kesempatan makan malam bersama presiden Amerika Serikat tersebut.
Gagasan Liberland tidak berdiri sendiri. Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, dan Draper Nation yang digagas Tim Draper juga mengeksplorasi konsep negara digital atau wilayah dengan pemerintahan alternatif.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi, sehingga blockchain pada akhirnya dapat menggantikannya. Sementara itu, konsep Patchwork dari Curtis Yarvin membayangkan dunia yang terdiri atas negara-negara mini berdaulat, dimiliki pemegang saham, dan bersaing mendapatkan warga seperti perusahaan mendapatkan pelanggan.
Pertanyaan tentang pemilik kekuasaan
Para pendukung negara digital melihat blockchain sebagai cara untuk membebaskan individu dan uang dari kendali pemerintah. Namun, perpindahan kendali tersebut tidak otomatis menghapus kekuasaan. Pengaruh dapat beralih kepada pemilik token, pengelola platform, atau investor yang menguasai teknologi.
Karena itu, Liberland menjadi eksperimen politik sekaligus cermin bagi ambisi industri kripto. Negara mini tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah proses pemerintahan, tetapi juga mengingatkan bahwa sistem digital tetap membutuhkan aturan, pelaksana, dan mekanisme untuk mencegah kekuasaan hanya berputar di kalangan pemilik modal.
