Jobkita.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet. Ia menegaskan, kredit Himbara dijamin negara sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Menurut dia, pinjaman yang memperoleh jaminan negara tidak semestinya dipandang sebagai kredit berisiko tinggi bagi perbankan.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony.
Kredit Himbara Dijamin Negara dan Mengikuti Prinsip Bisnis
Dony menyebut bank juga melihat skema tersebut sebagai pembiayaan yang aman. Ia mengatakan, pinjaman yang langsung memperoleh jaminan negara tidak akan menimbulkan masalah kredit macet bagi bank penyalur.
Namun, Dony menegaskan Himbara tidak mendanai program pemerintah secara langsung. Ia menjelaskan, penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skema business to business (B2B).
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Dengan skema tersebut, Himbara tetap memberikan pinjaman berdasarkan mekanisme kredit yang berlaku. Penyaluran dana tidak dilakukan semata-mata karena adanya program pemerintah, tetapi tetap mengikuti pertimbangan pembiayaan yang normal.
Pinjaman Agrinas Mendapat Jaminan Negara
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan pinjaman kepada Himbara. Dony menyebut pinjaman tersebut mendapatkan jaminan dari negara.
Agrinas Pangan sebelumnya memperoleh kucuran dana sebesar Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Skema pembayaran cicilan akan dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Verifikasi ini menjadi bagian dari tahapan sebelum pembayaran pinjaman berjalan.
KDKMP dikabarkan mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program koperasi desa.
Penjelasan Dony menegaskan posisi pemerintah bahwa penyaluran kredit Himbara tetap memiliki dasar pengamanan melalui jaminan negara. Di sisi lain, mekanisme pembiayaan tetap menggunakan prinsip kredit normal dan hubungan bisnis antarentitas.
Karena itu, pemerintah membantah anggapan bahwa keterlibatan Himbara dalam program pemerintah otomatis meningkatkan risiko kredit macet. Jaminan negara dan proses verifikasi menjadi bagian penting dalam skema pembiayaan tersebut.
